KPK Dorong Pemprov Sulsel Cabut Izin Kelola Stadion Mattoanging Makassar

KPK Dorong Pemprov Sulsel Cabut Izin Kelola Stadion Mattoanging Makassar

PEDANG BERITA - Pengelolaan Stadion Mattoanging di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) diduga menyalahi aturan. KPK pun mendorong agar izin pengelolaan yang dimiliki oleh Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan atau YOSS dicabut.

"Informasi per hari ini yang bisa kami share adalah Gubernur Sulsel mencabut izin KONI dalam pengelolaan Stadion Mattoanging sehingga KONI juga harus mencabut izin YOSS dalam pengelolaan Stadion Mattoanging," ucap Dwi Aprilia Linda selaku Koordinator Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK wilayah VIII ketika dihubungi wartawan, Senin (26/8/2019).

Keputusan itu disebut Dwi diambil Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah setelah koordinasi yang dilakukannya bersama KPK dan Kejati Sulsel terkait 41 aset Pemprov Sulsel yang bermasalah. Pengelolaan stadion itu diduga menghilangkan potensi pendapatan Pemprov Sulsel.

"Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan mencabut pelimpahan pengelolaan Stadion Mattoanging dari KONI Wilayah Sulawesi Selatan karena berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh pengelolaan Stadion Mattoangin saat ini tidak sesuai lagi dengan amanat pemberian kewenangan pengelolaan yang diberikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada KONI Wilayah Sulawesi Selatan," imbuh Aprilia.

Secara terpisah Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menyebutkan nantinya pengelolaan stadion itu akan diurusi unit pelaksana teknis (UPT). Selain itu nantinya revitalisasi stadion itu akan dianggarkan tahun depan.

"Hasil sementara dari tim JPN (jaksa pengacara negara), pendapatan tiket masuk stadion dikelola oleh PT PSM yang ditunjuk oleh YOSS. Keuangan ditransfer kepada rekening pribadi, bukan rekening YOSS," sebut Febri.

Tim Korsupgah KPK memang tengah bertugas di Sulsel beberapa waktu terakhir. Tim itu berkoordinasi dengan Kejati Sulsel dan Pemprov Sulsel untuk penyelamatan aset.

Terakhir diketahui dari 41 daftar aset Pemprov Sulsel yang bermasalah, sudah ada 23 di antaranya yang dibuatkan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejati Sulsel untuk mengejar pengembaliannya ke pemerintah.

Source : Detik.com